70% Pengusaha Hotel Bakal Kurangi Karyawan, Anindya Bakrie: Karena Efisiensi
Sektor perhotelan tengah menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif seiring kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Anindya Bakrie, mengungkapkan sekitar 70% pelaku usaha perhotelan berencana mengurangi jumlah tenaga kerja hingga 30%.
“Kita semua tahu hal ini terjadi karena adanya kebijakan efisiensi,” ujar Anindya saat menghadiri Indonesia Maritim Week di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (28/5/2025).
Baca Juga: Anindya Temui Macron, RI Jajaki Teknologi Nuklir Prancis
Ia menekankan bahwa sektor pariwisata, perhotelan, dan properti menjadi yang paling terdampak dari penghematan anggaran, terutama terkait pembatasan perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah.
Menanggapi hal ini, KADIN Indonesia tengah membahas langkah-langkah strategis untuk merespons kondisi tersebut bersama jajaran Dewan Usaha. “Kami sedang memformulasikan langkah-langkah atau 'resep' yang tepat untuk menghadapi situasi ini,” ujar Anindya.
Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta W. Kamdani, menyebut kondisi yang dihadapi sektor perhotelan saat ini sangat memprihatinkan. Ia menilai, perlu perhatian serius dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mencegah gelombang PHK.
Baca Juga: Pelaku Usaha Khawatir PP 28/2024 Tekan Industri Padat Karya, KADIN Minta Deregulasi
Salah satu solusi yang diusulkan Shinta adalah meningkatkan okupansi hotel dengan pendekatan dari sisi permintaan dan pasokan. “Dari sisi demand, kita harus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Jakarta memang memiliki wisatawan, tetapi jumlahnya masih terbatas. Insentif seperti penurunan harga tiket pesawat sangat membantu,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di Jakarta agar hotel tetap mendapat pemasukan dari kegiatan pertemuan dan acara. “Jakarta adalah pusat MICE. Pemerintah perlu terus mendorong aktivitas MICE, baik dari instansi pemerintah maupun swasta,” tambahnya.
相关推荐
- Waduh! Kasus TPPO di NTT Sudah Darurat, Dari 1900 Jenazah Sejak 2020
- Hitung Mundur Peluncuran SUV Pertama dari Xiaomi, Berani Lawan Tesla Model Y
- Ekonom Bank Mandiri: Akselerasi Ekonomi 2025 Butuh Penguatan Sinergi Fiskal & Moneter
- 阿基米亚珠宝设计学院怎么样?
- Penyebab Sariawan Saat Berpuasa, Bisa Jadi Gara
- Pede Denny Tak Diproses Hukum, Muannas: Kasusnya Gak Masuk Logika
- Le Minerale Bagikan Air Mineral Gratis di Layanan Tes Covid
- Lewat Skema Swap Gas, Pertamina Dukung Program Pemerintah Penuhi Kebutuhan Gas Bumi Domestik