Kawal Sidang Omnibus Law, Partai Buruh Akan Lakukan Aksi Unjuk Rasa Di Mahkamah Konstitusi

2025-06-07 12:02:43 分类：休闲阅读(53845)

JAKARTA,quickq加速电脑版 DISWAY. ID -Partai Buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 6 Juli 2023, besok.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan bahwa aksi tersebut sengaja dilaksanakan karena bertepatan dengan jadwal pelaksanaan sidang uji formil omnibus law UU Cipta Kerja.

BACA JUGA:Bus Transjakarta Menuju Bandara Soetta Mulai diuji Coba, Ini Rutenya

Kawal Sidang Omnibus Law, Partai Buruh Akan Lakukan Aksi Unjuk Rasa Di Mahkamah Konstitusi

Dia mengatakan, sidang tersebut dilangsungkan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR RI dan Presiden.

Kawal Sidang Omnibus Law, Partai Buruh Akan Lakukan Aksi Unjuk Rasa Di Mahkamah Konstitusi

"Mengingat dalam sidang yang lalu DPR tidak hadir dan pemerintah tidak siap memberikan keterangan, saya harap kali ini mereka akan hadir," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu, 5 Juli 2023.

BACA JUGA:KKB Minta Tebusan Rp 5 Miliar, Mahfud MD: yang Penting Pilot Selamat

Diketahui sebelumnya, Said Iqbal sudah menyampaikan tantangan terbuka kepada Menko Perekonomian dan 11 menteri lainnya yang ikut membahas omnibus law.

Dia meminta Menko Perekonomian dan 11 menteri itu untuk melakukan debat terbuka terkait dengan UU Cipta Kerja.

BACA JUGA:Erick Thohir Berani Bertaruh JIS Pasti Dicoret Jika FIFA Datang Hari Ini: Ayo Salaman Sama Saya

“Saya Presiden Partai Buruh menantang Menko Perekonomian dan jajaran menteri lain serta pimpinan DPR RI," kata Said Iqbal.

"Kami tantang untuk datang pada tanggal 6 Juli 2023 dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan DPR RI,” sambungnya.

BACA JUGA:Rudal Ukraina Hantam Rumah Sakit Makeyevka, 25 Warga Terluka

Lebih lanjut, Said Iqbal menyebutkan, tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah cabut omnibus law UU Cipta Kerja. Melihat tuntutan tersebut, maka itu menjadikan Partai Buruh menjadi satu-satunya partai politik yang yang mengajukan uji formil UU Cipta Kerja.

Selain itu, isu lain yang akan disuarakan adalah tolak RUU Kesehatan yang berpotensi menyebabkan komersialisasi terhadap layanan kesehatan.