Bukan Jokowi? Ini Profil Pemilik Kapal JKW dan Iriana yang Diduga Angkut Nikel Raja Ampat
Nama kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana, tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya, kapal tersebut diduga digunakan untuk mengangkut nikel dari Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang tengah disorot karena aktivitas tambangnya dituding merusak lingkungan dan mengancam destinasi wisata unggulan di kawasan tersebut.
Menariknya, banyak warganet di platform X menduga adanya keterkaitan antara kapal tersebut dengan mantan presiden Joko Widodo dan sang istri Iriana, karena adanya kemiripan nama.
Namun, dari penelusuran di laman resmi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, keberadaan kapal dengan nama JKW Mahakam tidak terkait dengan keluarga Jokowi maupun kerabat dekatnya.
Baca Juga: Turun Tangan Awasi Tambang di Hutan Raja Ampat, Kementerian Kehutanan Ancam Tempuh Jalur Hukum
Ada delapan kapal tug boat (TB) yang tercatat menggunakan nama JKW Mahakam, yaitu JKW Mahakam 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 10. Adapun kapal-kapal tongkang yang ditarik oleh tug boat tersebut diketahui menggunakan nama Dewi Iriana.
Sebagai informasi, tug boat adalah jenis kapal yang berfungsi untuk menarik atau mendorong kapal lain, biasanya kapal tongkang yang tidak memiliki mesin sendiri, terutama saat akan merapat ke pelabuhan atau saat proses distribusi komoditas.
Lantas, siapa pemilik sebenarnya dari kapal-kapal tersebut? Rupanya, JKW Mahakam dan Dewi Iriana sebagian besar berada di bawah kendali PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), yang merupakan anak usaha dari PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI).
IMC Pelita Logistik adalah sebuah perusahaan pelayaran logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). PSSI berkantor pusat di Menara Astra, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2007 dengan nama awal PT Pelita Samudera Shipping Tbk. Saat ini, perusahaan tersebut memiliki armada logistik besar, mencakup 85 unit yang terdiri dari 38 kapal tunda, 37 tongkang, 3 fasilitas pemuatan terapung, 1 floating crane, 4 kapal kargo curah Handysize, dan 2 kapal curah Supramax.
Baca Juga: Pastikan Tidak Beroperasi di Geopark Raja Ampat, Gag Nikel Tegas Dukung Pemerintah dalam Pengawasan Tambang Berkelanjutan
PSSI melayani berbagai klien di sektor batu bara, seperti Sakari Resources Group, PT Adaro Indonesia, MGM Coal, dan TANITO Coal, dengan jaringan cabang di Samarinda, Banjarmasin, Muara Pantai, hingga Makassar.
Struktur kepemilikan PSSI terdiri dari PT Indoprima Marine sebagai pemegang saham utama dengan porsi 43,83%, disusul Kendilo Pte. Ltd sebesar 26,91%. PT Indoprima Marine sendiri dikendalikan oleh PT Himpunan Primajaya, yang sahamnya dimiliki oleh Constant Marino Ponggawa dan Al Hakim Hanafiah.
Menariknya, anak usaha PSSI, yakni PT PSS, baru dibentuk pada 2023 dengan fokus khusus pada pengangkutan komoditas tambang.
Di tengah sorotan publik soal kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana, saham PSSI terpantau melemah -1,13% ke level Rp350 pada sesi pertama perdagangan Selasa (10/6). Dalam sepekan, sahamnya tercatat merosot -2,78% dan ambruk -7,89% sepanjang sebulan terakhir.
(责任编辑:焦点)
- HUT PGRI 2024 Tanggal Berapa? Cek Informasinya di Sini
- Presiden Ukraina Tolak Usulan Gencatan Senjata Indonesia, Prabowo Langsung Lapor Jokowi
- Ojol Korwil Jakarta Pusat Tolak Demo 20 Mei, Ajak Pengemudi Fokus Cari Nafkah untuk Keluarga
- Kuasa Hukum Putri Candrawathi Sindir Pengacara Brigadir J, 'Advokat tapi Gayanya kaya Ahli Nujum'
- Bursa Eropa Melemah, Hasil Perjanjian Dagang AS
- Cara Mudah Belajar Bahasa Inggris, Korea dan Jepang Mudah
- Jadwal Buka Puasa Jakarta, Kamis 13 April 2023
- Spesifikasi Lengkap bZ5, Mobil Listrik dari Toyota
- Jadwal Lengkap Misa Natal 2024 di Gereja Jakarta, Jemaat Wajib Tahu
- Anies Ubah Nama Jalan Jadi Tokoh Betawi, Guntur Romli: Ini Politisasi Isu SARA
- Insiden Rumah Ferdy Sambo Akan Terkuak, Fakta Baru Ditemukan di Tubuh Brigadir J, Simak!
- Jadwal Salat dan Imsakiyah Jakarta Hari Ini 4 April 2023
- Industri Media di Titik Kritis, Trafik Dikikis AI Google
- Pasbata: Jangan Jadikan Hukum sebagai Alat Politik
- 3 Cara Cek Sertifikat Tanah Asli atau Palsu Via Online, Masyarakat Wajib Tahu!
- Kemendagri Latih 80 Ribu Aparatur Desa Secara Tatap Maya
- Kali Ciliwung Meluap, Permukiman Warga Kebon Pala Terendam Banjir
- Anggaran Makan Gratis Rp10 Ribu, Ini Standar Kebutuhan Gizi Kemenkes
- MenPANRB Singgung Soal Usulan Formasi PPPK 2024 di Daerah yang Belum Optimal
- Tumbuh 17 Persen, Laba Bersih Bank BCA (BBCA) Tembus Rp20,21 Triliun hingga April 2025